REMBANG – Meski tahapan pilkada masih panjang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Rembang sudah mulai menggencarkan pendidikan politik. Salah satunya dengan meluncurkan iklan layanan masyarakat dalam bentuk animasi yang bertempat di Fave Rembang pada Rabu (7/12).
Kepala Bakesbangpol Rembang, Drupodo menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari amanat pasal 434, UU nomor 7, tahun 2017 tentang pemilu. Bahwa Pemda harus mengambil bagian dengan menyediakan personel PPK dan PPS, sarpras, termasuk sosialisasi UU pemilu serta melakukan pendidikan politik.
”Oleh karenanya, dalam konteks pendidikan politik ini. Bakesbangpol ikut andil dalam mensosialisasikan pendidikan politik dalam bentuk animasi, agar memudahkan masyarakat memahami tahapan pemilu 2024,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Tak hanya itu, selain memudahkan sosialisasi tahapan pemilu 2024, pihaknya juga terus mewanti-wanti akan netralistas ASN dan peran serta Pemda dalam penyelenggaraan pemilu. Agar nantinya, para pemilih bisa cerdas dalam memilih wakil-wakilnya.
”Sementara, terkait jadwal pelaksaan pemilukada memang belum ada. Kita masih ditahapan pemilu presiden dan wapres, DPRD RI, Provinsi dan Daerah. Pemilukada belum ada peraturan komisi pemilhan umum (PKPU), untuk tahapan pemilu sudah ada PKPU nomor 3 tahun 2022,” terangnya.
Terpisah, terkait biaya pemilu Drupodo menuturkan, semuanya akan ditanggung APBN. Sementara, pelaksanaan pemilukada akan ditanggung Provinsi dan APBD Kabupaten Rembang.
Pihaknya memperkirkan kebutuhan penyelenggaran pilkada di Kabupaten Rembang mencapai Rp 82 miliar.
”Kita sudah pernah rakor di ruang pak Sekda. Dipimpin Sekda Rembang, Fahrudin. Nanti akan ada tim BPPKAD, Bakesbangpol dan pemerintahan. Untuk identifikasi ulang kebutuhan, karena usulan KPU masih ada APD dan sebagainya. Angka dihitung sekira Rp 500 juta. Sudah disiapkan Pemda. Mudah-mudahan dari dana cadangan Rp 20 miliar masih mendapatkan sharing dari Provinsi” harapnya. (noe/khim)